Lagi-lagi terjadi kekerasan di kampus. Brutalitas satpam membuat aksi damai mahasiswa kocar-kacir. Bukan hanya itu, pukulan membabi-buta mendarat di wajah insan akademis yang kritis ini.

Dari seluruh rantai kekerasan itu, ada yang bisa kita tarik secara jelas, yaitu: mahasiswa harus selalu menjadi korban, nilai-nilai kemanusiaan acap kali tidak ada harganya. Seolah ada justifikasi yang mengesankan ada lebih penting daripada perlindungan hak-hak kemanusiaan.

Kekerasan seolah lazim terjadi. Dia ditumbuh-kembangkan secara kultural oleh kekuasaan. Juga menggunakan metode pengorganisasian dan tindakan yang otoriter. Pengerahan karyawan, satpam tentunya tidak lepas dari rantai komando ataupun intruksi hirarkis. Pokoknya, seolah sulit ditemukan proses yang demokratik dalam mengatasi masalah. Melihat aksi menjadi alergi, tanpa melihat maksud hakikinya. Pertarungan gagasan pun cenderung dihindari.

Apakah UIN memang sengaja dibuat seperti ini? Dari titik ini saya menemukan sinyalemen, keadaan ini memang dilanggengkan dan masih berlangsung hingga kini. Walau orang luar menganggap kita mempunyai Rektor yang “mempelopori” demokratisasi di Indonesia. Agaknya kekerasan justru menjadi ciri khas berpolitik dalam rangka menyelamatkan kekuasaan. Keinginan mencipta proses dominasi untuk meminimalisasi segala bentuk perlawanan digulirkan agar terwujud kepatuhan tanpa syarat.

Sungguh tidak betul kalau mahasiswa harus disatu suarakan. Mahasiswa banyak yang dinina bobokan dengan kemewahan. Sihir telah ditebarkan. Acara ritual-seremonial dicipta, atribut-atribut kemewahan dibangun untuk ajang suka cita.

Dalam sejarah kekerasan UIN, terelihat ada pola yang jelas yang merupakan metode dan teknik kekerasan oleh kekuasaan. Bukan hanya itu, teknik-teknik kotor seolah menjadi bagian dari tindakan, seperti: main ancam, grebek bas camp, minta jatah preman menjadi hal yang dilegalkan. Hasil dari konspirasi kekuasaan itu berhasil memposisikan mahasiswa sebagai ladang ekploitasi bersama.

Dalam tradisi satpam, mereka dididik sedari awal untuk berprilaku: kaku, hirarkis, “taat bangkai”. Itu sebabnya menyakiti atasan, atau melawan perintah dianggap tidak terhormat. Cilakanya, jika atasan tersebut adalah mereka yang berjenis otoritariter atau seorang psikopat, mereka akan menjlema menjadi “satpam kriminal”.

Jika demikian, dapat dipastikan, cara demokratik tidak akan digunakan sebagai mekanisme penyelesaian persoalan. Kekerasan menjadi strategi politik yang sah dan lazim berlaku. Sebuah kekerasan strktural yang mencengkram, adalah produk sempurna dari sitem dominasi. Dominasi politik ditandai lewat sentralisasi kekuasaan dan tingginya tingkat penggunaan alat kekuasaan untuk mengontrol gerakan. Atmosfir ketakutan pun dicipta dan disebarkan. Bahkan, kekerasan hari ini kita rasakan dalam bentuknya yang paling vulgar.